Bpupki

by Muhammad AbduL Aziz on 06:11 AM, 18-Feb-13

Category: Pkn

Cari
Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia
Badan Penyelidik Usaha-usaha
Kemerdekaan Indonesia
(atau dalam
bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai
dilafalkan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai
atau Dokuritsu Junbi Chōsakai (独立準
?備調査会 )) adalah sebuah badan yang
dibentuk oleh pemerintah pendudukan
balatentara
Jepang pada tanggal 29
April 1945 bertepatan dengan hari ulang
tahun Kaisar Hirohito. Badan ini
dibentuk sebagai upaya mendapatkan
dukungan dari bangsa
Indonesia dengan
menjanjikan bahwa Jepang akan
membantu proses kemerdekaan
Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67
orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng
Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman
Wedyodiningrat
dengan wakil ketua Ichibangase Yosio
(orang
Jepang) dan Raden Pandji
Soeroso.
Di luar anggota BPUPKI, dibentuk
sebuah Badan Tata Usaha (semacam
sekretariat) yang beranggotakan 60
orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin
oleh
Raden Pandji Soeroso dengan
wakil Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo
dan Masuda Toyohiko (orang
Jepang).
Tugas dari BPUPKI sendiri adalah
mempelajari dan menyelidiki hal-hal
yang berkaitan dengan aspek-aspek
poplitik, ekonomi, tata pemerintahan,
dan hal-hal yang diperlukan dalam
usaha pembentukan negara
Indonesia
merdeka.
Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang
membubarkan BPUPKI dan kemudian
membentuk
Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau
dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi
Inkai, dengan anggota berjumlah 21
orang, sebagai upaya untuk
mencerminkan perwakilan dari berbagai
[1]etnis di wilayah Hindia-Belanda ,
terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3
orang asal Sumatera, 2 orang asal
Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1
orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara)
, 1 orang asal Maluku, 1 orang asal
etnis Tionghoa.
Awal persiapan kemerdekaan oleh
BPUPKI
Kekalahan Jepang dalam perang Pasifik
semakin jelas, Perdana Menteri Jepang,
Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7
September 1944 mengumumkan bahwa
Indonesia akan dimerdekakan kelak,
sesudah tercapai kemenangan akhir
dalam perang
Asia Timur Raya. Dengan
cara itu, Jepang berharap tentara
Sekutu akan disambut oleh rakyat
Indonesia sebagai penyerbu negara
mereka, sehingga pada tanggal 1 Maret
1945 pimpinan pemerintah pendudukan
militer Jepang di Jawa, Jenderal
Kumakichi Harada, mengumumkan
dibentuknya suatu badan khusus yang
bertugas menyelididki usaha-usaha
persiapan kemerdekaan Indonesia, yang
dinamakan "Badan Penyelidik Usaha-
Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia" (BPUPKI) atau dalam bahasa
Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai.
Pembentukan BPUPKI juga untuk
menyelidiki, mempelajari dan
memepersiapakan hal-hal penting
lainnya yang terkait dengan masalah
tata pemerintahan guna mendirikan
suatu negara
Indonesia merdeka.
BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29
April 1945, bertepatan dengan ulang
tahun kaisar Jepang, Kaisar Hirohito.
Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.)
Radjiman Wedyodiningrat
, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk
menjadi ketua BPUPKI dengan
didampingi oleh dua orang ketua muda
(wakil ketua), yaitu
Raden Pandji
Soeroso dan Ichibangase Yosio (orang
Jepang). Selain menjadi ketua muda,
Raden Pandji Soeroso juga diangkat
sebagai kepala kantor tata usaha
BPUPKI (semacam sekretariat) dibantu
Masuda Toyohiko dan Mr. Abdoel Gafar
Pringgodigdo. BPUPKI sendiri
beranggotakan 67 orang, yang terdiri
dari: 60 orang anggota aktif adalah
tokoh utama pergerakan nasional
Indonesia dari semua daerah dan aliran,
serta 7 orang anggota istimewa adalah
perwakilan pemerintah pendudukan
militer
Jepang, tetapi wakil dari bangsa
Jepang ini tidak mempunyai hak suara
(keanggotaan mereka adalah pasif, yang
artinya mereka hanya hadir dalam
sidang BPUPKI sebagai pengamat saja).
Selama BPUPKI berdiri, telah diadakan
dua kali masa persidangan resmi
BPUPKI, dan juga adanya pertemuan-
pertemuan yang tak resmi oleh panitia
kecil di bawah BPUPKI, yaitu adalah
sebagai berikut :
Sidang resmi pertama
Persidangan resmi BPUPKI yang
pertama pada tanggal 29 Mei-1 Juni
1945
Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan
upacara pelantikan dan sekaligus
seremonial pembukaan masa
persidangan BPUPKI yang pertama di
gedung "Chuo Sangi In", yang pada
zaman kolonial
Belanda gedung tersebut
merupakan gedung Volksraad (dari
bahasa Belanda, semacam lembaga
"Dewan Perwakilan Rakyat Hindia-
Belanda" di masa penjajahan Belanda),
dan kini gedung itu dikenal dengan
sebutan Gedung Pancasila, yang
berlokasi di Jalan Pejambon 6 –
Jakarta. Namun masa persidangan
resminya sendiri (masa persidangan
BPUPKI yang pertama) diadakan selama
empat hari dan baru dimulai pada
keesokan harinya, yakni pada tanggal
29 Mei 1945, dan berlangsung sampai
dengan tanggal 1 Juni 1945, dengan
tujuan untuk membahas bentuk negara
Indonesia, filsafat negara "Indonesia
Merdeka" serta merumuskan dasar
negara
Indonesia.
Upacara pelantikan dan seremonial
pembukaan masa persidangan BPUPKI
yang pertama ini dihadiri oleh seluruh
anggota BPUPKI dan juga dua orang
pembesar militer jepang, yaitu:
Panglima Tentara Wilayah ke-7,
Jenderal Izagaki, yang menguasai Jawa
serta Panglima Tentara Wilayah ke-16,
Jenderal Yuichiro Nagano. Namun untuk
selanjutnya pada masa persidangan
resminya itu sendiri, yang berlangsung
selama empat hari, hanya dihadiri oleh
seluruh anggota BPUPKI.
Sebelumnya agenda sidang diawali
dengan membahas pandangan mengenai
bentuk negara
Indonesia, yakni
disepakati berbentuk "Negara Kesatuan
Republik Indonesia" ("NKRI"wink, kemudian
agenda sidang dilanjutkan dengan
merumuskan konstitusi Negara
Kesatuan
Republik Indonesia. Untuk hal
ini, BPUPKI harus merumuskan dasar
negara
Republik Indonesia terlebih
dahulu yang akan menjiwai isi dari
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia itu sendiri, sebab
Undang-Undang Dasar adalah merupakan
konstitusi Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Guna mendapatkan rumusan dasar
negara
Republik Indonesia yang benar-
benar tepat, maka agenda acara dalam
masa persidangan BPUPKI yang pertama
ini adalah mendengarkan pidato dari
tiga orang tokoh utama pergerakan
nasional
Indonesia, yang mengajukan
pendapatnya tentang dasar negara
Republik Indonesia itu adalah sebagai
berikut :
1. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr.
Prof. Mohammad Yamin, S.H.
berpidato mengemukakan
gagasan mengenai rumusan lima
asas dasar negara
Republik
Indonesia, yaitu: “1. Peri
Kebangsaan; 2. Peri
Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan;
4. Peri Kerakyatan; dan 5.
Kesejahteraan Rakyat”.
2. Sidang tanggal 31 Mei 1945,
Prof. Mr. Dr. Soepomo berpidato
mengemukakan gagasan
mengenai rumusan lima prinsip
dasar negara
Republik Indonesia,
yang beliau namakan "Dasar
Negara Indonesia Merdeka",
yaitu: “1. Persatuan; 2.
Kekeluargaan; 3. Mufakat dan
Demokrasi; 4. Musyawarah; dan
5. Keadilan Sosial”.
3. Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir.
Soekarno berpidato
mengemukakan gagasan
mengenai rumusan lima sila
dasar negara
Republik Indonesia,
yang beliau namakan
"
Pancasila", yaitu: “1.
Kebangsaan Indonesia; 2.
Internasionalisme dan Peri
Kemanusiaan; 3. Mufakat atau
Demokrasi; 4. Kesejahteraan
Sosial; dan 5. Ketuhanan Yang
Maha Esa”.

Share on Facebook Share on Twitter

Comments

2 responses to "Bpupki"

Muhammad AbduL Aziz [06:14 AM, 18-Feb-13]

,

ilham potter [06:27 AM, 18-Feb-13]

kunjungan pagi hari sob dan sambil nyimak artikelnya y d tunggu d kunbalx

zigger.yu.tl/initial-d-fifth-stage-05-06-subtitle-ind.xhtml

Subscribe to comment feed: [RSS] [Atom]

New Comment

[Sign In]
Name:

Comment:
(You can use BBCode)

Security:
Enable Images